Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terbaru, Pengusaha Wajib Tahu Ini

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terbaru, Pengusaha Wajib Tahu Ini!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dilansir dari Kontan, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang Undang No. 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya, UU tersebut telah menjadi rancangan undang-undang yang akhirnya telah resmi disahkan.

UU tersebut mencakup 6 hal yang akan mengatur perpajakan seperti, pajak karbon, cukai, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), dan ketentuan umum & tata cara perpajakan (KUP).

Baca juga: Fungsi mesin EDC dalam melancarkan transaksi bisnis

UU baru diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia

Neilmadrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengemukakan bahwa pemberlakuan UU baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia seperti dikutip dari Kontan

Selain itu, UU ini juga dipercaya dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini. UU yang baru juga diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil serta reformasi administrasi dan kesadaran hukum para masyarakat di Indonesia.

Terkait keenam perubahan yang ada akan dijelaskan lebih lanjut melalui uraian dibawah ini. 

Ruang lingkup ketentuan umum dan tata cara perpajakan dari peraturan perpajakan yang baru

Dalam hal ini, ada beberapa perubahan yang perlu diperhatikan oleh para wajib pajak seperti: 

  • NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak bagi Orang Pribadi. Namun, pemberlakuan tersebut tetap memperhatikan syarat objektif dan subjektif.
  • Terdapat pula pengaturan asistensi penagihan pajak global.
  • Adanya penurunan dan pengenaan sanksi untuk menggunakan suku bunga acuan & uplift factor pada pemeriksaan. Selain itu, wajib pajak tidak perlu menyertakan Surat pemberitahuan (SPT).
  • Kesetaraan pengenaan sanksi diterapkan via penurunan sanksi yang berkaitan dengan permohonan dari Wajib Pajak.
  • Penegakan hukum pada pidana pajak berfokuskan pada ultimatum remedium lewat pemberian kesempatan untuk WP guna mengembalikan kerugian untuk pendapatan negara, bahkan sampai ke tahap persidangan.
  • Pemerintah berhak untuk melakukan kesepakatan pada bidang perpajakan dengan negara mitra baik secara bilateral maupun multilateral.
  • Pengaturan & pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) bisa berjalan secara simultan lewat proses keberatan atau banding.

Ruang lingkup pajak penghasilan

  • Batas pada peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha/peredaran bruto dilakukan sampai 500 juta Rupiah.
  • Tarif PPh badan menjadi 22 persen mulai tahun pajak 2022.
  • Natura dapat diberikan pegawai dapat dibebankan kepada pemberi kerja & merupakan penghasilan bagi pegawai.
  • Tarif pajak penghasilan juga kini berubah seiring jumlah penghasilan mulai dari 60 juta kena 5 persen, 60 juta – 250 juta kena 15 persen, 250 – 500 juta kena 25 persen.
  • Sementara itu, penghasilan diatas 500 juta – 5 miliar dikenakan 30 persen dan penghasilan diatas 5 miliar dikenakan 35 persen.

Pajak pertambahan nilai (PPN)

  • Tarif PPn naik dari 10 persen menjadi 11 persen. Selain itu, tarif PPn akan naik lagi menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
  • Pemberlakuan pengurangan atas pengecualian & fasilitas PPN agar mencerminkan keadilan & tepat sasaran.
  • Adanya penghapusan pada jasa pendidikan, kebutuhan pokok, jasa kesehatan pada barang & jasa yang tidak dikenakan PPN (negative list). Selain itu, hal tersebut dipindahkan menjadi barang & jasa yang tidak dikenakan pengenaan PPN. Hal ini bertujuan agar masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah tetap terlindungi dari kenaikan harga akibat perubahan UU PPN.

Program pengungkapan sukarela

  • Untuk kebijakan pertama, WP OP & badan peserta Tax Amnesty (TA) menjadi subyek. Basis asetnya adalah aset yang per 31 Desember 2015 yang belum ditulis oleh TA.

    Penerapan tarif dibedakan untuk beberapa faktor. Pertama, tarif deklarasi akan dikenakan 11 persen. Aset luar negeri akan dikenakan 8 persen, aset LN repatriasi akan dikenakan 6 persen, dan aset DN akan diinvestikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau kegiatan usaha sektor pengolahan SDA.
  • Kebijakan kedua akan diberikan untuk WP OP. Basis asetnya berdasarkan perolehan pada tahun 2016 – 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan tahun 2020.

Tarif yang dikenakan akan berbeda sesuai dengan faktor yang ada mulai dari deklarasi sebanyak 18 persen, 14 persen untuk aset LN repatriasi, aset DN sebanyak 12 persen dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN. 

Baca juga: Mengenal fungsi virtual account dalam bisnis UMKM

Pajak karbon

Bagi badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik dengan tenaga uap batu bara, tarif pajak karbon akan dikenakan 30 ribu per kg dari karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara dari yang diterapkan per tanggal 1 April 2022.

Pajak cukai

  • Penegasan dan penambahan akan barang kena cukai dari hasil tembakau seperti rokok elektronik.
  • Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan fokus terhadap pemulihan kerugian dari pendapatan negara.
  • Mengubah prosedur penambahan dan atau pengurangan jenis dari barang kena cukai.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Urusan Transaksi Jadi Lebih Fleksibel Dengan Paper.id!

Terima pembayaran lebih cepat/tempo lebih lama untuk kemajuan bisnis

Total
0
Share